SEKELUMIT PEMIKIRAN POLITIK IMAM KHOMEINI

“Politik itu kotor”. Agaknya, ungkapan inilah yang paling sering kita dengar berkenaan dengan politik. Secara umum masyarakat menganggap politik adalah cara untuk mengatur negara dan pemerintahan. Ada pula yang beranggapan bahwa politik adalah usaha untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun. Pada kenyataannya, memang banyak politisi yang memakai cara-cara kotor untuk mengatur atau mempertahankan pemerintahan dan kekuasaan. Oleh karena itu Sebagian beranggapan bahwa memasukkan politik ke dalam agama adalah perbuatan yang menodai kesucian agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata politik memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah (pegetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Kedua, politik berarti segala urusan dan Tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Sedangkan makna ketiga dari politik dalam KBBI adalah cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan. Dari sini, kata politik lebih banyak dikaitkan dengan kenegaraan, pemerintahan dan cara bertindak.

Dalam bahasa Arab, politik (سياسة) memiliki arti yang lebih luas lagi. Kata سياسة memiliki akar kata (ساس-يسوس-سياسة) yang memiliki arti mengatur, mengurus atau mendidik. Jika kita hanya mengaitkan politik dengan kenegaraan dan pemerintahan, maka kita telah mempersempit makna politik. Dalam Al-Kafi jilid 1 halaman 266, Imam Ja’far As-shadiq mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ‏ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ‏ عِبَادَهُ

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mendidik nabi, mendidiknya dengan baik, dan ketika Allah telah menyempurnakan didikannya, Allah SWT. berfirman: sesungguhnya engkau benar -benar memiliki budi pekerti yang agung. Kemudian Allah mempercayakan urusan agama dan umat kepadanya agar ia mendidik hamba-hambaNya.”

Dari Riwayat tersebut, Allah SWT. telah mendidik Rasulullah SAW. dengan didikan yang sempurna agar Rasulullah bisa mengatur dan mendidik hamba-hambanya (ليسوس عباده). Artinya, politik Rasulullah adalah melaksanakan tugas-tugas kenabiannya. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 22, Allah SWT. berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ayatullah Ja’far Subhani mengatakan bahwa salah satu tujuan diturunkannya para nabi dan Al-Qur’an adalah agar manusia berlaku adil. Ini adalah bukti bahwa diutusnya para nabi dan rasul bukan hanya untuk menyampaikan hukum-hukum Islam dari Allah, tetapi juga membuat sistem masyarakat yang berdasarkan keadilan dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam. Ini adalah politik ilahi, agar manusia bisa berjalan sesuai dengan tujuan diciptakannya.

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhannya, akan tetapi juga memiliki aturan dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Ayatullah Mirza Muhammad Ali Syahabadi dalam bukunya Shazratul Ma’arif mengatakan bahwa politik adalah pengaturan dalam menjalankan maslahat dan mencegah kerusakan untuk masyarakat umum. Beliau juga menambahkan bahwa penerapan hukum-hukum Allah adalah politik ilahi karena penerapan hukum-hukum bertujuan untuk menjalankan maslahat dan mencegah kerusakan, yang pada akhirnya akan menuntun para hamba untuk sampai kepada tuhannya.

Dalam hal ini, Imam Khomeini sebagai seorang faqih, arif dan revolusioner adalah contoh konkrit. Beliau dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam telah menyeru rakyat Iran untuk berdiri menentang kezaliman Shah Reza Pahlevi, dan menjadi pemimpin pertama Republik Islam Iran yang sampai saat ini berada di garis terdepan dalam melawan arogansi dunia.

Politik Ketuhanan, Bukan Politik Ala-ala

Pemikiran politik Imam Khomeini didasari oleh pandangan dunia tauhid yang dianut olehnya. Dalam pandangan dunia tauhid, semua entitas bersumber dari Allah SWT. Pandangan dunia ini adalah dasar pemikiran politik Imam Khomeini. Pandangan dunia ini sangat berlawanan dengan pandangan dunia materialis. Tentang pandangan dunia materialis Imam Khomeini berkata: “Dalam pandangan dunia mereka, kaum materialis menganggap indera sebagai ukuran ilmu pengetahuan dan sesuatu yang tidak bisa diindera tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Keberadaan dianggap sama dengan materi, dan sesuatu yang bukan materi dianggap tidak ada. Dengan jelas mereka menganggap ‘Dunia Ghaib’ seperti keberadaan tuhan, wahyu, kenabian dan hari kiamat hanya bualan belaka. Sedangkan pandangan dunia ilahi ukuran ilmu pengetahuannya lebih luas dari indera dan akal. Oleh karenanya, keberadaan lebih luas dari sekedar materi, dan sesuatu yang tidak memiliki materi itu ada.”[1]

Imam Khomeini berpendapat dengan bergabungnya sumber pengetahuan alami manusia (akal, indra dan syuhud) dan sumber pengetahuan ‘sesuatu di balik alam’ (ما وراء الطبيعة) yaitu wahyu, pengetahuan manusia akan menjadi sempurna dan manusia akan mengetahui semua dimensi wujud (keberadaan).[2]

Beliau juga memiliki pandangan yang berbeda dari ahli politik lain berkenaan dengan alam semesta. Dalam pandangan Imam Khomeini ada 3 tingkatan alam; Alam mulk (ملک), alam malakut (ملكوت), dan alam lahut(لاهوت) . Alam mulk adalah alam dunia yang saat ini kita hidup di dalamnya. Alam malakut adalah alam ghaib yang di sana perbuatan baik dan buruk manusia akan tampak. Alam lahut adalah alam yang berada di alam akhirat, dimana surga dan neraka ada di sana, dan semua manusia di dunia begerak ke alam itu. Dalam pandangan ini, kematian merupakan kelanjutan dari kehidupan manusia di alam ini, dan akan abadi di sana. Jadi, dunia ini adalah mukadimah dari alam akhirat dan berhubungan erat dengannya. Oleh karena itu, kehidupan di dunia ini harus diatur sedemikian rupa sehingga bergerak secara menyempurna (الحرکة التکاملية) ke alam akhirat.

Dalam memandang manusia, Imam Khomeini meyakini bahwa manusia memiliki dua dimensi dalam wujudnya, dimensi badan (جسم) dan dimensi ruh (روح). Sisi materi dan nonmateri manusia ini membutuhkan asupan dan asuhan khusus yang dengannya manusia bisa berkembang.

Manusia adalah ciptaan yang memiliki kehendak dan ikhtiar yang dengan bimbingan akal dan syariat harus memilih jalan menyempurnanya (مسیر التکامل). Oleh karena itu, pembatasan kebebasan bisa mengurangi motivasi dan ide manusia dalam melakukan sesuatu. Hal ini juga berlawanan dengan kehendak Tuhan yang Maha Bijaksana. Selain itu, pembatasan ini bisa menghalangi perkembangan manusia dan potensinya yang telah diberikan oleh Tuhan. Tentunya, kebebasan yang berlebihan merupakan hal yang berbahaya. Abai terhadap batasan akal dan syariat (yang menjamin maslahat hakiki manusia) atas nama menjaga kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak kalah bahayanya.

Berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya di atas, Imam Khomeini membagi pemikiran politik menjadi tiga, yaitu politik setan, politik hewan, dan politik ilahi. Maksud dari politik setan adalah perbuatan atau perilaku dalam urusan umum yang didasarkan pada penyimpangan dan fitnah. Politik yang didasarkan pada materialisme murni dan hanya untuk mencari manfaat pribadi atau kelompok bukan untuk mencari maslahat umum adalah politik setan. Politik seperti ini akan mengantarkan manusia pada kehancuran dan kesesatan.

Jenis politik kedua dalam pandangan Imam Khomeini adalah politik hewan. Politik ini jauh dari kebohongan dan menaruh perhatian pada maslahat umum. Akan tetapi, politik ini hanya memperhatikan sisi materi (hewani) manusia, oleh karena itu disebut politik hewan. Mereka menjamin maslahat masyarakat umum di dunia ini, akan tetapi sama sekali tidak memperdulikan dimensi ruhani dan maknawi manusia dan tidak bisa menjamin kebahagian manusia di alam akhirat. Padahal, kebahagian inilah yang hakiki. Imam Khomeini (qs) berkata, “Politik seperti ini sudah baik, tetapi bukan politik yang kita maksud, mengapa? Karena masyarakat dan manusia jika hanya diperhatikan dimensi hewaninya saja tidak akan bisa berkembang. Manusia bukan hewan yang makanan adalah segalanya baginya.[3]

Politik yang benar menurut Imam Khomeini (qs) adalah politik yang menjalankan hukum-hukumnya berdasarkan ukuran keadilan, yang mencegah kezaliman, yang menjamin kebebasan setiap masyarakat berdasarkan akal sehat, keadilan, kemerdekaan, dan kemandirian, yang mencegah kerusakan di tengah masyarakat, dan membawa masyarakat kepada akal sehat dan keadilan. Politik seperti inilah yang dimaksud oleh Islam, yang dengan tegaknya keadilan, masyarakat akan melawan keburukan dan kerusakan. Imam Khomeini menyebut ini dengan Politik Ilahi.

Menurut Imam Khomeini, politik yang seperti ini adalah Shiraat Mustaqim yang disebutkan oleh Al-Qur’an. Jalan yang lurus, yang dimulai di dunia ini, dan berlanjut di alam akhirat.[4] Dalam menjelaskan politik ini, Imam Khomeini (qs) juga berkata “politik adalah menghidayahi masyarakat, adalah memperhatikan seluruh maslahat masyarakat, adalah memperhatikan semua dimensi manusia dan masyarakat kemudian menunjukkan jalan yang benar, dan ini hanya bisa dilakukan para nabi. Orang lain tidak akan bisa mengatur politik ini. Hanya para nabi dan wali yang bisa melakukannya, kemudian setelah mereka para ulama Islam yang sadar. [5]

Berbeda dengan dua pandangan politik yang sebelumnya, pandangan politik ilahi memperhatikan semua dimensi manusia (jasmani dan ruhani), memperhatikan maslahat duniawi dan ukhrawi masyarakat, dan memperhatikan kebaikan materi dan nonmateri mereka, serta bukan hanya memperhatikan kehidupan masyarakat umum di dunia saja, tetapi juga memperhatikan kehidupan mereka di akhirat.

Pemerintahan Islam dalam Wadah Republik

Ketika hendak mendirikan Republik Islam, Imam Khomeini melakukan referendum secara menyeluruh, dan hasilnya lebih dari 98 persen suara mendukung berdirinya Republik Islam. Sebagaimana republik pada umumnya, rakyat memiliki peranan penting dalam Republik Islam Iran. Dalam pasal 6 Undang-undang Dasar Republik Islam Iran disebutkan bahwa “Dalam Republik Islam Iran, urusan-urusan negara harus dijalankan dengan bersandar pada suara rakyat melalui pemilihan umum; Pemilihan Presiden, pemilihan anggota dewan syura islami (legislatif), anggota dewan-dewan dan semacamnya. Atau dilakukan melalui referendum yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang ini.”

Republik Islam Iran juga membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Bedanya, dalam sistem Republik Islam Iran ada seorang pemimpin tertinggi (rahbar), pemegang kepemimpinan ilahiah yang melanjutkan kepemimpinan para nabi di masa keghaiban Imam Mahdi. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar Republik Islam dengan republik-republik lainnya. Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Republik Islam Iran, semua hukum dan aturan didasarkan atas prinsip-prinsip Islam. Jadi, dalam Republik Islam Iran, Islam menjadi sumber semua kebijakan negara. Artinya, Republik Islam Iran adalah negara berasaskan Islam yang berbentuk republik.

Politik ilahilah adalah politik yang dilakukan para nabi dan maksumin as. Tujuan dari politik seperti ini adalah tujuan dari adanya agama itu sendiri, yaitu tegaknya keadilan di atas bumi (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) . Politik yang memperhatikan semua kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Imam Khomeini telah bangkit untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan maksumin dalam melaksanakan politik ilahi. Beliau menganggap ini adalah taklifnya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, pada perjalanan pulang dari Perancis menuju Iran, seorang wartawan bertanya kepada beliau tentang perasaan beliau berkenaan dengan kemenangan revolusi Islam, beliau menjawab “Saya tidak merasakan apa-apa”. Imam Khomeini menganggap ini adalah sebuah kewajiban, dan setelah melaksanakan kewajiban, tidak perlu berbangga diri.


[1] Shahifeh-e Emam, jil. 21, hal. 222 dan 224.

[2] Fauzi, Yahya; Andishe-e Siyasi-e Emam Khomeini, hal. 72.

[3] Sahifeh-e Emam, jil. 13, hal. 431-432.

[4] Ibid, hal. 432

[5] Ibid.

One thought on “SEKELUMIT PEMIKIRAN POLITIK IMAM KHOMEINI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *