Catatan Kaki Untuk Pemimpin Ideal dalam Filsafat Politik Plato dan Imam Khomeini

HPI – Rakyat di alam demokrasi Athena seperti tuan kapal. Sialnya, mereka tidak punya kecakapan yang memadai. Untungnya, di sekeliling mereka ada awak-awak kapal (elit politik). Sialnya atau untungnya,  masing-masing berusaha tampil;  menganggap dirinyalah yang mesti jadi kapten.  Kendati tak pernah menjalani pendidikan perkapalan,  mereka memaksa sang tuan agar menyerahkan nasib penumpang dan kapal ke tangan mereka. Manakala sekelompok dari mereka berhasil merebut  kendali,  muncul kelompok lain yang akan mendepak mereka sampai terhempas dari  kapal.  Akhirnya,  hanya  ada suatu kelompok yang mengendalikan kapal,  sambil meraup perbekalan dan penumpang.  Seketika itu pula pelayaran berlangsung tak ubahnya pesta pora.  Dan,  penumpang yang membantu tingkah mereka disanjung sebagai pelaut paling ulung di dalamnya.  Mereka tak pernah menyadari bahwa melaut semacam pengalaman;  memerlukan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang pergerakan bintang,  perubahan cuaca,  angin dan musim.

Sebuah parodi yang tidak asing lagi dari Socrates.  Sengaja ia tuturkan setidaknya dalam upaya membantu anti bahwa sistem demokrasi di Athena sama sekali tidak layak memerintah. Pada puncaknya, Socrates melengkapi parodi di atas dengan kebiasaan dialektisnya: “di dalam kapal yang berlayar dengan kendali demikian itu tidakkah kapten yang sesungguhnya dituding peramal dan sampah?”

Saya tidak begitu yakin apakah sitiran  pertanyaan ini mampu mengganggu pikiran kebanyakan kita titik tapi barangkali ini justru kuat memprovokasi kebanyakan orang di zaman itu.  Bahkan lewat pertanyaan inilah Socrates sebenarnya telah menyelundupkan filsafat dan semangat hidupnya;  masuk tepat ke sumsum pemikiran muridnya yang setia tuan Plato.  Pemikiran yang telah menjadi teks, yang menempatkan kan pandangan para filsuf yang datang setelahnya -kata whitehead- sekadar catatan kaki. Menurut R.J. Hollingdale,  khazanah filsafat sang murid terpendam dibawah hujam pertanyaan sang guru.

Mengapa Plato?

Siapakah kapten kapal yang sesungguhnya? Adalah pertanyaan filosofis berikutnya yang merupakan bagian kegelisahan Plato yang paling mendasar. Dari sanalah ia dikenal sebagai filsuf pertama yang -masih kata Hollingdale- wujud konkret yang seutuhnya dari kata filsuf.

Yang perlu dicatat di sini ialah bahwa berfilsafat dan menjadi filsuf bukanlah titik akhir kegiatan intelektual Plato. Meminjam nada adagium ibnu sina tentang irfan,  berfilsafat untuk filsafat bukanlah filsafat. Masih senada dengan kaidah irfan, bahwa filsafat berpijak pada geometrika untuk menjalani realisme demi membangun kehidupan politik.  Dalam Republica, Plato mengakui bahwa filsafat hanyalah perangkat guna mencapai suatu pola politik yang mendasari kehidupan manusia.

Dalam rangka itu, Plato menginvestasikan sisa-sisa modal hidupnya guna mendirikan pusat pendidikan Academy di Athena. Kata “geometrika” dipampangnya di atas  gerbang sebagai ongkos masuk bagi calon mahasiswa. Academy itu lebih tepat disebut pusat pelatihan dan pengkaderan, mengingat raison d’etre pendiriannya, yakni memperbaiki kehidupan politik melalui pendidikan yang unggul yang mengajari perundang-undangan dan ketatanegaraan. Maka itu,  Plato mengarahkan filsafatnya guna melahirkan pemimpin-pemimpin negara yang unggul dan kompeten.

Menjawab pertanyaan di atas itu  bahwa kapten kapal yang sesungguhnya ialah pemimpin ideal bangsa.

Mengapa  Imam Khomeini?

Jawaban singkat ini diusahakan dalam tulisan ini sebagai pokok persoalan. Jelas bahwa usaha ini adalah ulangan entah yang keberapa ribu kalinya  dari yang didiskusikan sepanjang sejarah. Persoalan pemimpin ideal adalah bagian dari topik topik terpenting  dan menentukan dalam filsafat politik, bukan hanya pada tataran teori tapi juga pada tataran praksis dengan tingkat resiko yang jauh lebih tinggi.

Pada sosok imam Khomeini,  barangkali tataran aplikasi persoalan itu begitu menonjol.  Dengan latar belakang sejarah dan pendidikan agama yang khas,  dia tumbuh sebagai muslim yang taat keputusannya menjadi mulla (ulama) bukanlah final, karena “menjadi mulla, menjadi manusia begitu mustahilnya”. Ia mengawali keputusannya itu dari kitab-kitab kuning fiqih tradisional di Hauzah;  yang tidak membuatnya kolot,  tidak mau tahu dunia,  tidak pula sekedar wacana atau polemik yang berlarut-larut, karena “Fiqih adalah filsafat praktis yang dibumikan oleh  pemerintahan dalam segenap aspek hidup manusia”.  Kata wajib dan haram tidak dipahaminya sebatas riba, karena “Islam mengisi segala kebuTuhan manusia”.  Ia berusaha meyakinkan kita bahwa memperjuangkan keadilan itu adalah kewajiban, membebaskan diri dari kezaliman adalah kewajiban, dan” perkara pemerintahan adalah kewajiban agama yang paling wajib”.

Nyaris tidak perlu dirujukkan lagi, imam Khomeini adalah ulama pertama yang mampu mendirikan negara Islam setelah menggulingkan kerajaan yang didukung kekuatan dunia.  Dialah orang yang menolak dua kutub adidaya; La Syarqiyyah Wa La Gharbiyyah. Dia yakin bahwa negara Islamnya bisa mengubah peta politik dunia dan bertahan mandiri sebagai adidaya ketiga.  Kiranya yang terakhir ini cukup menunjukkan bahwa persoalan pemimpin ideal bangsa dan kepemimpinan politik amat gamlang dalam pemikiran, kepercayaan dan pergerakan imam Khomeini.

Imam Khomeini telah mengajukan banyak isu dan konsep politik yang begitu canggih.  Konsep Wilayatul Faqih adalah adikarya dalam usahanya menggagas pemerintahan Islam secara argumentatif dan aplikatif. Di dalamnya, baiat, legitimasi atau demokrasi menemukan makna yang lebih inovatif. Konsep ini telah menjadi titik balik yang amat menukik, menghentak dan menantang. “Masalah kami dengan iran hanya karena Wilayatul Faqih” adalah pernyataan william cohen, menteri pertahanan kabinet clinton, yang menegaskan bahwa konsep itu diuji kekuatannya bahkan pada level politik global secara serius.

Antara Plato dan imam Khomeini

Kalau Plato mengajarkan teorikal konsep-konsep politiknya di sebelah kebun Academus, imam Khomeini mengajarkan secara praktikal konsep-konsep politiknya diantara kutub-kutub kekuatan dunia serba canggih. Kalau Plato bekerja sebatas think-tank imam Khomeini bekerja sebagai pemikir sekaligus pekerja yang gigih. Perbedaan zaman kondisi dan syarat-syarat yang melingkupi keduanya mungkin lebih dapat menafsirkan perbedaan peran dan kerja praktis mereka ketimbang mengukur keunggulan satu diatas lainnya.

Uniknya, ada sejumlah titik temu yang memadukan mereka. Baik filsafat Plato maupun filsafat imam Khomeini,  keduanya menyimpan  hasrat dan anasir irfan. Kondisi dan situasi pun turut mempertemukan mereka. Paling tidak, bahwa dunia zaman imam Khomeini -di samping kebobrokan Sosialisme Komunis- juga tengah menyaksikan krisis besar dan  dampak buruk demokrasi, sebuah kenyataan yang kekejamannya sudah dialami Plato sejak 25 abad lalu.

Bukan keterlaluan bila studi perbandingan antara pemikiran Plato dan pemikiran imam Khomeini sama artinya nya berusaha mempelajari pandangan dua mujtahid politik pertama dan terakhir, setidaknya dalam sejarah yang sempat dilaporkan sampai sekarang.

Pemimpin Menurut Plato

Secara konseptual maupun faktual bahwasanya pemimpin tidak bisa dipisahkan dari yang dipimpin. Yakni, ada semacam hubungan yang begitu kuat di antara keduanya. Ia adalah hubungan kepemimpinan. Dalam wacana politik, kepemimpinan bangsa kerap dengan kepemerintahannya.

Seorang pemimpin dalam kepemerintahannya menggunakan suatu pola atau cara pemerintahan. Yang belakangan ini hanya akan menemukan arti yang sesungguhnya tatkala ia memegang kekuasaan atas kehendak orang. Makanya, pemimpin merupakan bagian dasar pemerintahan. Posisinya di tengah masyarakat ialah salah satu kekuatan kehendak atau hukum.

Berpijak pada unsur tersebut, Plato mendata pemerintahan bangsa-bangsa. Menurutnya, ada lima macam pemerintahan. Plato yakin bahwa riwayat umat manusia, dari sisi penataan politik melalui urutan yang khas. Tatanan pemerintahan di Athena sparta dan dataran lainnya pada masa itu berkembang sesuai urutan berikut ini: Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki dan Tirani.

Dengan menentang kelima macam pemerintahan di atas, sesungguhnya juga menolak setiap pemimpin yang duduk di dalam masing-masing pemerintahan itu.  Mulai dari sinilah kita mengikuti sejauh mana Plato mampu mengajukan tesisnya mengenai pemimpin ideal.

Keadilan

Emerson menuturkan bahwa nama Plato identik dengan filsafat, dan filsafat identik dengan nama Plato. Emile brehier  menambahkan, pemisahan filsafat dari politik tidaklah tepat. Hasilnya,  bukan sekedar identik dengan filsafat tetapi juga identik dengan politik. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah pemikir etika sebelum menjadi ahli politik. Pendirian etisnya amat tegas terhadap aktivis aktivis muda yang berpolitik dengan penuh gairah dan ambisi, tapi miskin kesiapan dan moralitas. Tak pelak lagi konsep keadilan pun menempati titik sentral dalam diskusi-diskusi etika Plato kebanyakan dialog yang tercatat dalam risalahnya, Republica,  berkisar pada konsep itu. Dalam analisis gutrie, Republica itu sendiri adalah kata yunani yang berarti manusia adil atau perihal keadilan.

Keadilan adalah keutamaan (arete)  yang membangun kepribadian manusia secara utuh, pada saat yang sama menghidupkannya aktif dalam pergaulan sosial. Poin ini yakni memandang citra keadilan pada pembinaan jiwa individu sama dengan citranya pada pembinaan pergaulan sosialnya, adalah lapisan paling dasar dalam filsafat politik Plato.

Ketika para peserta dialog mendiskusikan hakikat keadilan Socrates mengusulkan supaya pertama-tama mengkaji keadilan dan ketidakadilan pada tingkat negara, kemudian mengkajinya pada tingkat individu, menelusurinya dari yang besar ke yang kecil lalu membandingkan. Gloucon,  salah satu peserta, malah memuji usul ini sembari sepakat dengan kesimpulan Socrates,  bahwa “tidak ada bedanya antara seorang yang adil dan masyarakat yang adil, maka keduanya sama karena sama-sama membawa hakikat keadilan”. Masalahnya, apakah hakikat keadilan? Dengan kata Copleston, apakah prinsip-prinsip keadilan individu dan masyarakat?

Keadilan menjalani definisasi yang beragam disepanjang diskusi. Mulai dari ‘memenuhi hak orang lain’  melalui ‘ kepentingan orang yang lebih kuat’  sampai ‘ menjalankan tugas masing-masing dan tidak campur tangan pada tugas selainnya’. Definisi terakhir dikontraskan dengan penerjangan atau pemerkosaan politis, yang pada gilirannya menimbulkan kekacauan sebelum dapat membubarkan kehidupan bernegara.  Dari sinilah Plato meyakinkan kita bahwa keadilan -menurut definisi ketiga-  merupakan landasan kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka itu, spesialisasi. Yakni, setiap anggota memerlukan keahlian dalam menjalankan tugasnya, kecil ataupun besar, sekalipun iya tukang kayu atau sol sepatu. Plato menyatakan bahwa perkara pengelolaan masyarakat memerlukan lebih dari sekedar keahlian. ‘ lebih dari sekedar keahlian’  memperingatkan aksioma yang berlaku bahwa pemerintahan bukan hanya bekerja guna memenuhi kebuTuhan materi, tetapi juga menyediakan lahan-lahan pengembangan spiritual dan moral masyarakat. “Oleh   karena ini”,  tutur Socrates, “ kamu hanya akan menyerahkan kendali masyarakatmu  ke tangan orang-orang yang dari satu sisi mengetahui syarat-syarat kebajikan hakiki masyarakat lebih dari yang lain, dan dari sisi lain mereka berwenang menerima kehormatan di atas posisi memerintah”. Siapakah mereka itu?

Pemimpin Ideal

Adapun definisi kedua,  seperti yang ditawarkan thrasymachus, ialah kepentingan orang yang lebih kuat. Atas dasar ini, pertanyaan di atas tadi bisa diperjelas menjadi, orang yang kuat itu?

Brehier  menyimpulkan bahwa hakikat keadilan berpijak pada hubungan-hubungan yang diatur oleh kekuatan. Maka, siapa saja yang lebih kuat, dialah yang berkuasa.  Tetapi, kekuatan tidak hanya bersifat fisikal atau material seperti halnya  dalam pandangan orang awam. Manusia kuat yaitu manusia yang pandai mempelajari hukum dan perundang-undangan. Jadi,  kekuatan yang sesungguhnya ialah yang seutuh dengan ‘kebijakan’ mengenai politik, dengan syarat bahwa ada ‘keberanian’ dalam melaksanakannya. Hanya saja keberanian, yang dengannya kita bisa menundukkan orang lain, juga harus bisa kita terapkan dalam menyikapi diri kita, yakni ‘menguasai diri’.  Pada karakter yang terakhir ini kita bisa menyeimbangkan keputusan serta tindakan.

Keseimbangan adalah keutamaan yang menciptakan keharmonisan antara itikad, nafsu dan akal. Dan keutamaan mutlak dicapai tatkala setiap unsur jiwa melakukan fungsinya masing-masing secara harmonis. Inilah keadilan individu. Sebagaimana di dalamnya terdapat tiga karakter, dalam masyarakat yang adil pun harus ada tiga karakter tersebut. Maka, hakikat keadilan itu sama, dalam tingkat perseorangan maupun dalam kehidupan bernegara.

Menjawab pertanyaan di atas, Plato mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kehormatan lebih dari sekedar memerintah ialah manusia-manusia adil dan berkeutamaan;yang sempurna dari segala sisi. Dengan mengidentikkan keutamaan dengan kebijakan (pengetahuan hakiki), Plato hendak menunjukkan dalam Republica bahwasannya seseorang hanya mampu mengajarkan keutamaan tatkala ia memiliki kebijakan dan pengetahuan yang sesungguhnya (episteme)  tentang kemaslahatan manusia. Itulah sang filsuf.

Siapakah Filsuf?

Jawaban Plato amat beragam. Diantara sifat-sifat yang diberikan untuk sang filsuf ada dua hal esensial yang tampak saling bertentangan. Bahwa dari satu sisi,seorang filsuf harus lari dari dunia fana ini guna menyucikan diri dan memasuki alam hakikat (idea). Dari sisi lain, ia pun harus  membangun masyarakat madani dan mendisiplinkan lalu lintas interaksi sosial secara apik di dalamnya.filsuf ialah manusia bijak yang lepas dari dunia sekaligus pelaku politik yang adil.

Gutrie mengatakan, filsuf ialah totalitas semua karakter mulia; keseuTuhan hakikat, keadilan, keberanian, penguasaan diri, kecerdasan, kehormatan dan kecintaan dalam dirinya, sehingga ia dapat menyaksikan realitas sebagaimana adanya. Filsuf ialah manusia yang menyandang sifat-sifat tersebut. Pada dasarnya, intelektualitas, irfan dan politik merupakan sel-sel dasar sosok filsuf Platonian.

Bagaimana Menjadi Filsuf?

Dalam hal ini, Socrates segera menunjukkan bagaimana pemimpin idamannya bisa memiliki pengetahuan hakiki dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan pandangannya, ada dua macam pengetahuan yang bisa kita miliki; pengetahuan sensual (doxa) dan pengetahuan rasional (episteme). Yang pertama itu terbagi kepada dua macam yang semuanya tidak layak diangkat sebagai pengetahuan hakiki lantaran parsial, tidak konstan dan tidak pasti. Disini kita hanya bisa mengetahui sesuatu sebagaimana yang tampak pada pandangan kita, bukan sebagaimana adanya pada dirinya. Adapun pengetahuan rasional berurusan dengan alam hakikat. Padanya terbuka kemungkinan mendapatkan pengetahuan hakiki yang bersifat universal.

Kalau anda sepakat dengan Plato, segera keluarkan diri anda dari dunia materi (kosmos oisthelos) menuju dunia transendental (kosmos noetos). Selanjutnya, Plato akan membantu anda  tidak untuk  belajar dan mencari ilmu, tetapi melatih, mendidik dan mengembangkan diri guna mengingat kembali hakikat yang terlupakan, yaitu:

  1. Dia mendorong anda menyadari kekurangan pengetahuan sensual, dan membenturkan perhatian pada hal-hal luar biasa di alam materi.
  2. Mengajak anda menelaaah aritmatika, geometrika  dan astrometrika  untuk melatih pikiran mengkaji hal-hal abstrak dan universalia.
  3. Untuk tujuan yang sama, Plato akan menganjurkan anda mempelajari nada-nada suara dan musik.
  4. Akhirnya, anda menjadi siap melepaskan diri sepenuhnya dari dunia materi dengan metode kajian dialektis.

Tatkala anda memulai menyingkap hakikat absolut hanya dengan akal nurani secara tekun sampai menyaksikan kebaikan mutlak, saat itulah anda telah mendapatkan diri anda di puncak alam transendental.  Jelas bahwa rangkaian perjalanan ini bukan sekedar usaha intelektual-kultural,  tetapi juga suluk rohani, pengawasan atas diri dan kebaikan bangsa.

Dua bentuk usaha ini dimaksudkan sebagai mana yang dilukiskan Socrates dalam kiasan guanya yang masyhur itu. “Mereka yang tidak tahu filsafat seperti tahanan-tahanan yang terserap dalam gua. Karena terbelenggu, mereka hanya bisa melihat ke satu arah sembari menghadap dinding, sementara api menyala di belakang mereka. Ketika itu, mereka hanya melihat bayangan diri mereka serta bayangan apa-apa dibalik punggung mereka yang dipantulkan api itu ke layar dinding. Dengan begitu, mereka menganggap deretan bayangan itu sebagai kenyataan. Mereka tidak tahu asal semua bayangan itu. Akhirnya, seseorang meloloskan diri,  keluar dari gua, menjejaki hamparan cahaya matahari, sehingga ia melihat realitas segala sesuatu untuk pertama kalinya. Ia baru sadar bahwa selama ini ia tertipu oleh semua bayangan tersebut. Jika tahanan pelarian ini ialah seorang filsuf yang layak memimpin, maka ia wajib kembali ke gua. Di dalamnya ia menjelaskan hakikat yang sebenarnya kepada para tahanan serta menunjukkan jalan selamat”.

Apakah Tugas Filsuf?

Melalui kiasan gua sang guru, Plato menunjukkan filsufnya bahwa ia adalah pemimpin ideal yang terdidik dan telah mencapai derajat tinggi melalui pencapaian intelektual dan spiritual. Dialah yang telah keluar dari gua materi, menapaki dunia nur hakikat-makrifat. Kemudian, ia pun kembali ke gua dan membebaskan orang-orang yang terpenjara di dalamnya. Socrates mengatakan, “ di dalam gua itu, mula-mula ia akan menghadapi karakter dan tabiat masyarakat tak ubahnya kanvas yang penuh dengan lukisan jelek dan acak, lalu menghapus dan senantiasa menghapusnya sampai kanvas itu bersih”.

Yakni, pemimpin Platonian tidak hanya bertanggung jawab memakmurkan kehidupan materi bangsa. Ia laksana cahaya hidayah yang mengarahkan mereka menuju kebaikan dan kebaikan mutlak, dengan cara membersihkan karat karat kehinaan dan menaburkan nilai-nilai keutamaan sejati dalam diri mereka. Cara ini mempertegas bahwa pemimpin juga bertanggungjawab memakmurkan jiwa dan spiritualitas rakyat. “ ia akan mengusahakan tugas ini sampai karat karat yang merusak itu hilang dan jiwa mereka ibarat lembaran yang putih bersih. Percayalah, wah wah wah hal ini bukanlah perkara yang sederhana..”.

Begitu banyak orang yang percaya pada pengakuan tulus Plato ini, bahwa perihal menjadi pemimpin Platonian dan menjalankan tugasnya memang tidak sederhana. Kalau Copleston  masih setengah hati memahami ketidaksederhanaan ini sama dengan kemustahilan,  tampak bagaimana R.K.Popper dalam separuh The Open Society And Its Enemies begitu gigihnya menyatakan bahwa pemerintahan  dan pemimpin arahan Plato lebih merupakan utopia. Kendati b.Russell mengajukan sparta dan pemerintahan pitagorian sebagai wujud konkret dari impian Plato, tapi ia sendiri menyadari kemustahilannya dalam ukuran zaman sekarang.

Plato sendiri, seandainya diberi kesempatan untuk reinkarnasi tetangga dengan Copleston  atau Russell di London, tentu ia tidak akan mengikuti pemilu di sana. Tapi, kalau iya diterbangkan ke Tehran, barangkali ia lebih suka menata kasut di Husainiyah Jamaran. Pemiliknya adalah 1 dari sisa keturunan keluarga besar urafa. Hanya ia bersama Allamah Thabathabai yang berani membuka kuliah filsafat dan Hikmah Muta’aliyah di kalangan Hauzah.

Ruhullah bin Musthofa Khomeini, ialah Ayatullah (mujtahid mutlak). Iya baru disebut-sebut imam (sang pemimpin) tatkala bangkit menyerukan gerakan revolusioner kepada rakyat iran. Sampai sekarang, sebutan imam itu lebih populer ketimbang namanya. Boleh jadi pelatuk juga tidak berlama-lama di sana. Sebab, imam Khomeini ternyata mengakui demokrasi; model pemerintahan yang sangat dibencinya. Atau, malah semakin betah lantaran kiasan guanya itu begitu dekat dengan Asfar Arba’ah yang dipercayai imam Khomeini dari tradisi kaum urafa.  Titik temu inilah yang akan membawa  kita menelusuri dialog singkat di antara mereka.

Kenabian

Asfar Arba’ah yaitu empat perjalanan, sebuah ajaran irfan teoritis yang mutlak diterima oleh kaum urafa dan awliya. Yakni,  perjalanan dari makhluk menuju al haq, perjalanan dengan al haq pada alhaq, perjalanan dari al haq menuju makhluk dengan al haq, dan perjalanan dengan al haq pada makhluk.

Kiasan gua Plato itu begitu dekat, paling tidak, dalam perbandingannya dengan perjalanan pertama dan keempat. Kalau filsuf itu akhirnya kembali dari alam transendental ketengah manusia untuk membebaskan mereka, perjalanan keempat kaum urafa menggambarkan bahwa seorang hamba allah sampai pada derajat tertinggi, yakni Wilayah ( kedekatan yang sempurna dengan Tuhan) dan kembali ke dunia mengurusi hidup manusia.

Dalam Ta’liqat  (komentar) atas Fushushul Hikam-nya ibnu arabi, imam Khomeini bersama arif lainnya percaya bahwa derajat Wilayah ini tidak akan pernah terputus. Yakni alam semesta ini di sepanjang zaman nya tidak akan pernah kehilangan wali. Dan, wali mutlak yang sesungguh-sungguhnya ialah muhammad bin abdullah saw.

Dalam risalah Misbahul Hidayah Ilal Khilafah Wal Wilayah, imam Khomeini menyatakan bahwa pada perjalanan keempat, seseorang bisa mendapatkan kenabian. Maka itu, seorang nabi niscaya telah menempuh empat perjalanan itu. Para nabi akan berada di tengah-tengah masyarakat, “ membawa syariat, menyampaikan hukum-hukum dzahir dan batin, mengajarkan dan memberitakan dzat allah, sifat dan asma-nya  serta hakikat alam, sesuai dengan tingkat kapasitas mereka”.

Barangkali Plato tidak keberatan dengan kritik imam Khomeini atas ibnu arabi yang menganggap ilmu nabi daud as tentang hukum syariat diperolehnya melalui ijtihad (usaha penyimpulan) yang bisa keliru. Ia mengatakan bahwa ilmu para nabi adalah mukasyafah (penyingkapan hakikat ilmu Tuhan) dan pasti benar. Berdasarkan ilmu tersebut, mereka mengajarkan dan menegakkan hukum kehidupan di bumi. Mengajarkan hukum berarti menyampaikan agama, menerapkan hukum yaitu menyelenggarakan dan mengelola kehidupan masyarakat berdasarkan agama tersebut. Inilah poin pertama yang mendekatkan -identitas dan fungsi- seorang filsuf Plato dan nabi.

Kendati Wilayah atau wali selalu dan niscaya ada di alam ini pada setiap zaman, tidak demikian halnya dengan kenabian yang bisa terputus-putus, karena ia berkisar pada kebuTuhan hidup siyasah (politik), muamalah dan ibadah. Imam Khomeini seperti halnya umat Islam meyakini prinsip khatamiyah  (akhir kenabian) pada syariat nabi muhammad saw yang sempurna, lengkap dan menjamin semua kebuTuhan hidup serta tuntunan zaman.  Masalahnya, apakah ketiadaan nabi saw berarti berakhir pula fungsinya; pengajaran agama dan pengelolaan hidup? Akankah Plato mengizinkan filsufnya disejajarkan sama dengan selain nabi?

Khilafah

Masih bagian kesepakatan kaum urafa  bahwa kenabian sebagai pemberitaan dan pengajaran hukum Tuhan ialah sisi dzahir dari Khilafah dan Wilayah. Di sini,  ibnu arabi meyakini bahwa Khilafah itu tidak perlu ditetapkan dan dinyatakan secara tegas (tanshish).imam Khomeini lagi-lagi secara tegas menyanggah bahwa selain Khilafah maknawiyah -penyingkapan ruhani akan hakikat-hakikat melalui penyaksian  alam asma dan a’yan–  terdapat Khilafah dzahiriyah yang merupakan bagian kedaulatan Ilahi atas manusia dan harta milik.  Khilafah dzahiriyah ini sama seperti kenabian; sebuah perkara yang tidak tampak pada umat manusia. Oleh sebab itu, perkara Ilahi ini harus  dinyatakan secara tegas.

Keharusan menentukan dan menyatakan filsafah dzahiriyah merupakan salah satu kewajiban terbesar atas nabi saw, karena peneledoran sebuah perkara yang malah menghancurkan kehidupan umat, meruntuhkan prinsip kenabian dan menyia-nyiakan hukum syariat,  merupakan keburukan yang paling buruk, yang tidak ada seorangpun akan membiarkannya dilakukan oleh orang biasa, apalagi oleh seorang nabi yang mulia.  Dengan izin dan ilmu allah, sang nabi niscaya menentukan khalifah setelahnya. Maka itu, ketiadaan nabi saw,  tidak berarti berakhir pula fungsinya mengelola kehidupan umat.  Lalu, bagaimana dengan mengajarkan dan menetapkan hukum?

Imam Khomeini percaya akan adanya manusia-manusia sempurna selain nabi yang bisa menempuh empat perjalanan itu dan sampai derajat Khilafah dan Wilayah seperti: Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya yang maksum. Mereka tidak membawakan hukum Tuhan, karena nabi saw  sebagai pemegang tunggal Maqom Jam’ie,  tidak lagi menyisakan bidang penetapan hukum (tasyri’) untuk seorang pun dari makhluk Tuhan. Mereka diangkat oleh Tuhan melalui nabi saw  sebagai khalifah untuk menerangkan dan menegakkan hukum yang sudah ada.

Sampai di sini, kiranya bisa diprediksikan adanya izin Plato untuk mengajukan ali dan sebelas keturunannya sebagai filsuf yang layak memimpin. Sebagai penganut syiah, imam Khomeini menyebut dua belas manusia itu sebagai imam. Imam  ialah seseorang yang berhak memegang kedaulatan Ilahi di bumi sepeninggal nabi saw.

Baik ibnu arabi maupun imam Khomeini sepakat bahwa imam ke-12 adalah kutub dan manusia sempurna yang memegang maqam Wilayah. Dialah imam Mahdi,  bernama muhammad bin hasan al askari, imam terakhir sampai kehidupan dunia berakhir. Dialah yang berhak mengemban kewenangan memerintah dan mengeksekusi hukum-hukum agama di muka bumi.

Muhammad alMahdi adalah satu-satunya nama yang akan diajukan imam Khomeini sekiranya ia ditanya oleh kita, “Siapakah pemimpin anda?”. “Dimanakah dia?”  Ia akan tegas menjawab, “Ia ada di sekitar kita”.  Yakni, imam Mahdi, seorang pemimpin ideal Khomeini itu sudah lahir, ada bersama kita namun tidak tampak. Dia dalam keghaiban besar (ghaibah kubra), dan akan muncul pada saat dunia dibungkus kezaliman.

Imam Khomeini yakin bahwa kepemimpinan dan kepemerintahan Ilahi di bumi manusia adalah keniscayaan sebuah kenabian, wahyu dan agama.  Pada zaman nabi dan para imam, kedaulatan dan kewenangan itu berada pada mereka masing-masing. Hanya saja, “Pemerintahan Rasul dan para imam terkait pada masa mereka, dimana allah melalui nas alquran telah mewajibkan ketaatan pada mereka atas semua manusia.  Kini, kita tidak berurusan dengan masa itu. Yang penting bagi kita adalah masa sekarang ini”. Ini berarti bahwa dalam masa-masa keghaiban besar imam Mahdi sekalipun, kepemimpinan, kepemerintahan dan penegakan hukum syariat adalah keharusan.

Persoalannya adalah, sementara kepemimpinan dan kedaulatan Ilahi itu berada pada nabi, para imam dan imam Mahdi pada zaman sekarang, tetapi ia tidak hadir ditengah kita maka tidak bisa menegakkan nya, masihkah ada sisa kedaulatan Ilahi untuk selain mereka? Adakah pemimpin ideal selain nabi dan imam? Dan, masihkah Plato mengizinkan filsufnya disejajarkan  sama dengan selain nabi dan imam?, pertanyaan ulangan yang tidak mesti mengulang jawaban. Dari sini, kita mulai berusaha membongkar kriteria dasar pemimpin ideal, apakah ia seorang nabi, imam ataupun bukan. Kita pun segera akan menuai sejumlah perselisihan mencolok antara imam Khomeini dan Plato.

Wali-Faqih

Kendati pandangan-pandangan imam Khomeini di atas itu didekatkan melalui irfannya,  namun sejalan tepat dengan kajian rasional dan tekstual agama.  Sebab, irfan imam Khomeini pada dasarnya bersumber dari Alquran dan Ahlul Bait as,  dan dijembatani oleh akal atau demonstrasi. Meski begitu, ketajaman rasional dan kedalaman tekstualnya tampak lebih lugas dalam menjawab pertanyaan di atas.

Beranjak dari pandangan dunia Tauhid,  imam Khomeini yakin bahwa kekuasaan dan kepemerintahan adalah kewenangan Tuhan semata.  Tidak ada selain Tuhan yang berhak menguasai dan menetapkan undang-undang atas sesamanya. Pada mulanya, semua manusia itu sama.  Maka, segala bentuk pemerintahan, konstituante, tirani, diktator, demokrasi, tidak ada perbedaan mendasar selain kepalsuan retorika dan penipuan para pembuat undang-undang.

Nabi sebagai kepanjangan rububiyah dan kepemerintahan Tuhan di bumi, menyampaikan wahyu atau agama, yaitu undang-undang agung Tuhan untuk mengelola dunia dan tata kehidupan, serta menerapkannya. Sebab, menetapkan undang-undang saja tidaklah berarti apa pun tidak pula sanggup memenuhi kebaikan manusia. Undang-undang hanya dapat menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat tatkala ia dilapisi kekuasaan eksekusi. Oleh karena ini, allah mewajibkan pemerintahan. Jelas, bahwa kewajiban (kifayah) ini tidak hanya berlaku pada zaman nabi, tetapi menjadi tetap valid selama ada agama dan undang-undang Ilahi. Imam Khomeini mengatakan dalam kumpulan fatwa fiqihnya,  Tahrirul Wasilah,  bahwa Islam adalah agama politik dengan segenap urusannya. Prinsip ini melenggangkan imam Khomeini menemukan kriteria-kriteria dasar pemimpin ideal politik-agama.

Penyelenggara pemerintahan, penanggung jawab pelaksanaan hukum dan pengelolaan masyarakat harus komit; menjaga dan menjalankan hukum-hukum agama itu sendiri. Maka itu, pemerintahan Islam ialah pemerintahan hukum Tuhan atas rakyat, dan seseorang yang layak pemimpin pemerintahan manakala ia komit pada hukum  Tuhan tersebut. Komitmen ini merupakan konsekuensi dari esensi pemerintahan Islam, yang pada gilirannya menuntut dua kriteria dasar yang tidak boleh tidak bagi setiap pemimpin bangsa; yaitu tahu hukum dan adil. Imam Khomeini mengatakan, “Karena pemerintahan Islam itu pemerintahan hukum, bahkan pemerintahan hukum Tuhan,   dan didirikan guna menegakkan hukum dan keadilan Ilahi di tengah manusia, maka harus ada dua karakter pada seorang pemimpin sebagai asas pemerintahan hukum yang tidak mungkin berdiri tanpa keduanya,yakni pengetahuan tentang hukum dan keadilan. Adapun perihal leadership  termasuk dalam pengetahuan dalam sekupnya yang lebih luas.

Mengingat bahwa masalah pemerintahan bersifat supraspasio-temporal, berakhirnya masa kenabian dan Khilafah atau ketidakhadiran para manusia maksum tidak mesti membekukan pemerintahan. Maka itu,  “Andaikan Tuhan tidak menentukan seseorang untuk memerintah,  namun dua kriteria mutlak ( tahu hukum dan adil)  bagi seorang pemimpin dari sejak kelahiran Islam sampai masa imam Mahdi,  pada masa keghaibannya pun tetap berlaku, seperti yang tampak pada para faqih zaman kita ini”. Faqih (mujtahid) ialah seorang yang bukan sekadar tahu hukum  dan perundang-undangan pidana Islam, tetapi juga alim  akan akidah, syariat, dan akhlak, yakni ahli agama dalam arti yang selengkapnya. Dan fakih yang adil ialah  wali atau wali-faqih; pemimpin umat yang ideal.  Sejauh kajian fiqih mayoritas mujtahid syiah, imam Khomeini pun menegaskan bahwa kriteria seorang wali-faqih  itu juga terdapat dalam banyak riwayat. Ia membahasnya secara rinci dalam kuliah fiqih mengenai bay’i (jual beli).

Dengan mengangkat sosok faqih dalam kepemerintahan sebagai wali (pemimpin), sesungguhnya imam Khomeini telah mengajukan konsep utamanya dalam politik, yakni Wilayatul Faqih. Salah bila kata Wilayah ini dipahami sama atau dihubung-hubungkan dengan derajat Wilayah dalam tradisi irfan. Karena, “Wilayah ini tidak berarti Wilayah mutlak Ilahi yang populer di kalangan urafa dan sebagian filsuf, tetapi kewenangan konvensional, seperti kewenangan dan jabatan pada umumnya manusia. Maka, Wilayah seorang arif bukan kriteria yang dengannya ia berhak memerintah.  Tetapi, faqahah (keilmuan agama) seorang  yang adil lah yang berwenang.

Kaitannya dengan imam Mahdi; kutub, pasak alam dan pemimpin dunia sejati, wali faqih adalah naib (wakil)-nya  dalam ketidakhadirannya, sebagaimana imam Mahdi sendiri adalah kepanjangan penegakan agama Ilahi para imam dan nabi saw yang mendahuluinya.

Di sini, Plato akan kecewa menyimak definisi wali faqih sebagai pemimpin ideal, setidaknya ia tidak menemukan sisi pencapaian alam hakikat pada sosok itu.  Barangkali ini sebuah isyarat awal yang membawa kita memahami apa yang dipahami popper itu. Yang perlu kita selidiki ialah sejauh mana rentang idealisme Plato  dan wali faqih imam Khomeini,  dan adakah isyarat lain yang menahan atau malah mempertajam isyarat awal itu?

Faqahah (keilmuan)

Menjadi seorang faqih dan pakar hukum memerlukan sejumlah keahlian di bidang-bidang seperti:  ilmu ilmu sastra arab, mantiq, usul fiqih, ulumul quran, riwayat, dirayah,  memahami Alquran dan hadis-hadis yang diperlukan dalam penyimpulan hukum, menelaah maksud maksudnya secara linguistik dan konvensional (yang biasa dan umum berlaku), mempelajari pertentangan antara ayat dan hadis serta indikasi-indikasi disekitarnya sebisa mungkin, dan berusaha mengetahui asbabun nuzul serta teknik inferensi para imam maksum, juga mengkaji fatwa ulama Ammah (Ahli Sunnah). Yang tidak kalah pentingnya ialah pembiasaan mendeduksi hukum parsial dari kaidah guna menemukan dan menguatkan skill ijtihad.  Berbeda dengan kecenderungan umum yang berkembang, imam Khomeini mengingatkan pelajar untuk tidak menggeluti bidang-bidang itu dengan kejelian yang berlebihan dan berbaur ketelitian falsafi, sehingga melampaui tujuan utama, yakni upaya memahami dan menyimpulkan hukum yang lebih berdasarkan pada metode uqola’i (konvensional) dan data common sense.

Usaha penyimpulan (ijtihad) ini, kendati dimaksudkan untuk menyingkap hukum waqe’i (sesuai dengan kehendak Tuhan),  dalam banyak kasus hanya menyajikan hukum dzahiri  yang boleh jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena keserbaterbatasan  dan sekian uzur yang ditolerir oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, seorang mujtahid yang menyimpulkan hukum dengan segenap usaha dan keahliannya, ia dan muqallid (pengikut)-nya  dibenarkan mengamalkan hukum itu, dan Tuhan tidak mempertanggungjawabkan mereka sekiranya hukum itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya.

Tampak bagaimana arti ijtihad yang diketengahkan imam Khomeini di atas berbeda secara tajam dengan epistemologi Plato yang memasangkan pengetahuan tentang hakikat kepada filsufnya. Seorang filsuf Platonian iyalah seorang alim yang pasti tahu hukum waqe’i  melalui justifikasi rasional dan penyaksian hakikat segala sesuatu di alam idea, bukan tahu hukum dzahiri dengan mengandalkan cara-cara uqola’i  dan data-data common sense.  Pada hemat imam Khomeini, alim yang demikian ini lebih mendekati identitas imam Mahdi yang wali atau filsuf yang arif.  Hal inilah yang diakui Plato sendiri sulit berkuasa secara praktis.

Imam Khomeini mengatakan, “Ilmu tentang hakikat malaikat, hakikat sifat allah, begitu juga keahlian di berbagai bidang ilmu pengetahuan alam dan hukum-hukumnya, atau tentang seluk beluk musik, semua itu tidak membuat seseorang yang layak menduduki Khilafah dan mengendalikan pemerintahan; mengungguli manusia manusia yang adil dan ahli hukum Islam”. Di tempat lain ia menerangkan, “Faqih ialah seorang yang bukan sekedar tahu hukum dan perundang-undangan pidana Islam, tetapi juga alim akan akidah, syariat, dan akhlak, yakni ahli agama dalam arti yang selengkapnya”.

Keadilan (Taqwa)

Yaitu dimensi spiritual yang unggul yang melengkapi keunggulan intelektual sang pemimpin. Di atas itu, Plato mengartikan keadilan sama dengan keseimbangan diantara itikad, akal dan nafsu, pengertian yang juga mentradisi dalam teori akhlak Islam, termasuk dalam akhlak imam Khomeini. Justru itulah salah satu alasan imam memberikan penghargaan pada Plato. Namun demikian, Plato tidak menguraikan tahap-tahap pencapaian keadilan, yakni dari manakah seseorang harus memulai bersuluk untuk menjadi adil? Dalam perjalanan pertama dari Asfar Arba’ah, kita akan temukan jawabannya secara tegas.

Adalah postulat irfan dan tasawuf bahwa suluk berpijak pada syariat untuk menjalani tarekat demi mencapai hakikat. Imam Khomeini mengatakan, “Sesungguhnya tarekat dan hakikat tidak akan tercapai kecuali melalui syariat, karena yang dzahir (pengamalan hukum-hukum syariat) adalah jalan menuju yang batin, bahkan yang dzahir itu tidak akan terpisah dari yang batin”.

Maka, suluk akan memulai perjalanan pertama Asfar Arba’ah-nya dari komitmennya pada hukum-hukum syariat. Komitmen inilah yang dimaksudkan oleh keadilan, yakni “Karakter yang kuat yang mendorong seseorang menjaga taqwa; meninggalkan yang haram dan mengerjakan yang wajib”, dan “ ini bisa hilang dengan melakukan dosa besar atau mengulang-ngulang dosa kecil”. Tampak begitu jauh rentang antara derajat keadilan wali faqih dan derajat keadilan filsuf arif.

Wali faqih tidak mesti filsuf tidak juga arif. Begitu pula sebaliknya, filsuf atau arif tidak mesti jadi wali faqih. Filsuf Platonian hanya berhak memegang kekuasaan dan memerintah di bumi setelah menamatkan empat perjalanan dengan segenap jenjang di dalamnya, sementara wali faqih mendapatkan kewenangan yang sama hanya dengan komitmennya pada hukum-hukum dzahir syariat, jenjang pertama dari jenjang-jenjang perjalanan pertama.

Keadilan atau taqwa -sebagai karakter yang subjektif-  merupakan mahkamah internal yang kerap mengontrol dan acapkali mempertanggungjawabkan segenap komitmen religius wali faqih dalam relung jiwanya, lebih dari sekedar komitmen moral. Perihal pemerintahan sebagai amanat besar Tuhan yang maha tahu yang harus ditunaikan begitu ketat mengawal kesadaran dan konsistensi wali faqih dalam menjalankan pemerintahannya, walaupun dengan motif takut azab akhirat.

Sisi subjektivitas keadilan ini tidak berarti wali faqih jadi sakral, tidak bisa dijamah, sebab imam Khomeini mengaitkan standar keadilan dan komitmen itu pada hukum dzahir syariat yang bisa dilihat dan dinilai oleh orang awam sekalipun. Dia mengatakan, “keadilan itu bisa diketahui lewat perilaku lahiriyah yang baik, menjaga hukum syariat serta ketaatan agama, bergaul dalam masyarakat dan semacamnya. Tuhan mengakui penyingkapan baiknya penampilan dzahir  atas baiknya batin, meski tidak membuat orang puas atau menyangka baik. Dengan mengangkat komitmen lahiriyah sebagai standar, sesungguhnya imam Khomeini menyempurnakan self-control tersebut dengan public-control.

Bagaimana wali faqih bisa berkuasa?

Kalau Plato lebih dahulu menjawab, ia akan mengatakan bahwa filsuf bisa memegang kekuasaan dengan cara menerangkan undang-undang, model utama yang Ilahi  dan konsep idealnya kepada masyarakat serta mengikis habis sikap sinis mereka terhadap filsuf. Karena pemikiran filsuf dibangun di atas realitas sejati dan tatanan Ilahi yang kokoh, ia hanya akan dapat mengendalikan urusan-urusan manusia berdasarkan hukum dan model utama itu. Akan tetapi, justru karena inilah ia menghindar dari dunia manusia dan tidak menyukai keterlibatannya dalam urusan mereka. Plato berkali-kali menyatakan bahwa sang filsuf dapat merebut kekuasaan dan kepemerintahan  dengan cara paksa.

Sepertinya, filsuf Plato nian ialah seorang aristokrat yang berusaha, melalui pikirannya yang brilian dan sikapnya yang bijak, meyakinkan rakyat pada kepemimpinannya. Namun, Plato sendiri tidak mampu melakukan hal itu, juga tidak pernah melihat wujud nyata filsuf lainnya yang dengan cara itu bisa meraih kekuasaan dan memerintah. Entah apa yang akan dia haturkan manakala imam Khomeini dapat membuktikannya. Mungkin tidak sekedar menata kasut di Husainiyah Jamaran.

Meski begitu, imam Khomeini sendiri menolak jika menggunakan pemaksaan. Sebab, “Kita tidak hendak memaksakan kehendak atas bangsa, karena Islam tidak membenarkan cara itu sehingga kita jadi diktator. Tuhan dan nabi tidak pernah memberikan hak demikian itu kepada kita”.

Pada titik ini imam Khomeini memilih demokrasi, bukan sebagai doktrin atau ideologi, tetapi sebatas cara dan sistem bagaimana hukum Tuhan dan pelaksananya  dapat berkuasa secara efektif dan damai, seiring dengan kebebasan karuniawi manusia. Sebab, nasib selamat atau celaka suatu bangsa ada ditangan mereka. Mereka bebas. Manakala mereka memilih hukum Islam dan wali faqih, mereka harus komitmen pada pilihan ini, yakni patuh dan menerima kebebasannya diatur oleh hukum dan wali faqih. Hal ini ia lakukan melalui referendum di awal kemenangan revolusi di iran dan pemilihan umum majelis pakar (Majelis Khubreghan).

Maka, seorang wali faqih, meski secara de jure  mempunyai wewenang memerintah, ia memerlukan suara dan kehendak rakyat untuk dapat menjadi wali, berkuasa dan mengaktifkan kewenangannya secara praktis. Dengan begitu, khalifah yang berkuasa akan mendapatkan kekuatan legitimasinya dari dua sisi vertikal; dari Tuhan dan dari rakyat, sebesar jarak antara langit dan bumi.

Epilog

Bagi Plato, persoalan “Bagaimana filsuf bisa berkuasa?” Lebih merupakan coup de grace  yang melesat tepat di ubun-ubun sang filsuf untuk meninggalkan kenyataan dunia dan hidup di negeri Erewhon yang digubah Samuel Butler. Boleh jadi ia akan benar-benar terhibur dengan kehadiran imam Khomeini sebagai pemimpin di dunia modern; dunia yang dianggap Betrand Russell bukankah wadah realitas yang mampu menampung idealismenya.

Bagi imam Khomeini sendiri, pertanyaan itu malah membuka keyakinan dan harapan yang begitu besar. Belum ada orang yang menilai kepemimpinan wali faqih sebagai utopia dan kemustahilan. Kalaulah suatu saat nanti waktu berbicara tentang kejatuhan wali faqih, ia masih merasa bangga dan sukses, bahwa ia telah berusaha menjalankan kewajiban Tuhan mendirikan pemerintahan-Nya, yakni deontologi religius. Baginya, yang penting dari segalanya adalah kehendak Tuhan. Rakyat itu menjadi penting karena kehendak Tuhan.  Dan, pemerintahan pun penting karena kehendak Tuhan. “Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam yang besar bukanlah sesuatu yang berharga, sehingga membuat seseorang –wal’iyadzubillah– tertipu dan merasa besar. Kepemimpinan tidak lebih dari apa yang disampaikan tuanku Ali bin Abi Thalib, tatkala Ibnu Abbas menjumpainya sedang mengesol sandalnya yang butut dan bertanya: ‘Seberapa nilai sandal ini?’  Ali menjawab: ‘Wallahi, sandal ini sungguh lebih berharga bagiku daripada pemerintahanku atas kalian, kalau bukan untuk menegakkan kebenaran atau memberantas kebatilan.

Setelah nabi saw, ali ialah teladan pemimpin ideal imam Khomeini. Ia menuturkan, “ pemerintahan dalam arti yang sesungguhnya sesuai dengan kebijakannya yang digariskan dalam surat beliau untuk malik  al-asytar,  juga untuk semua pemimpin, karena surat itu bersifat umum. Maka itu, itu para wali faqih pun harus menjadikannya sebagai kebijakan praktisnya sekiranya mereka menjadi pemimpin”.

Surat yang baru saja dicatat pbb  sebagai amanat keadilan manusia, jika terlalu panjang untuk dibaca barangkali ucapan ali ini terlalu singkat untuk diresapi,Demi allah, seandainya aku diberi tujuh dunia dengan segala isinya hanya untuk bermaksiat kepada allah dengan merebut sepotong kulit gandum dari mulut seekor semut, aku tidak akan pernah melakukannya”.

Oleh:  Ammar Fauzi Heryadi (Jurnal HPI, Islam Alternatif, 2005)

Referensi:

  1. Ali Bin Abi Thalib, nahjul Balaghah
  2. W.C.K Gutrie,  aflaton- jumhuri, terj. Hasan Fathi, Fikr Ruz, Tehran, 1378 HS
  3. Imam Khomeini, Kitab al-Bay’i, Ismailiyyan, Qom, 1408 H
  4. Plato, Jumhuriyah aflaton, ter. Hanna Khabbaz, Darul Qalam, Beirut, 1994
  5. Ricard Popkin, Metafisik wa Falsafeh Muasir, terj. Mujtabavi, Tehran, 1375 HS
  6. Imam Khomeini, Ta’liqat ala Syarh Fushushul Hikam wa Mishbahul Uns, 1409 H.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *